KEBERADAAN MUHAMMADIYAH DI WAKATOBI

14 April 2017

Wakatobi adalah nama sebuah kabupaten yang terletak paling buncit di Jazirah Tenggara pulau Sulawesi, secara geografis membujur dari 5.00 derajat sampai 6,25 derajat lintang Selatan sepanjang 160 km dan melintang dari 123,34 derajat sampai 124.64 derajat Bujur Timur sepanjang 120 km. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Utara, sebelah Selatan dengan Laut Flores, Sebelah Barat dengan Kabupaten Buton dan Sebelah Timur dengan Laut Banda. Wakatobi terdiri dari pulau-pulau kecil diantaranya ada 4 pulau besar yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko dari awal nama pulau-pulau itulah nama wakatobi diambil. Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Buton berdasarkan UU RI Nomor 29 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Luas wilayah kabupaten Wakatobi adalah 19.200 km persegi yang terdiri dari 93% laut dan daratan hanya 3%.

IMG20170415084108

Sumber mata pencaharian utama masyarakat Wakatobi dimasa lampau adalah berlayar yaitu melakukan perdagangan antar pulau di seluruh Nusantara bahkan sampai kenegara-negara lain di Asia Tenggara dengan menggunakan perahu layar, sementara sumberdaya alam yang dimiliki diolah hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kontak-kontak perdagangan dengan berbagai suku dan etnis di nusantara membuat masyarakat Wakatobi memiliki pengetahuan yang luas. pengetahuan tentang agama dan kepercayaan masyarakat terakultarasi dengan budaya, agama dan kepercayaan daerah-daerah yang menjadi mitra dagang mereka. Oleh sebab itu kalau kita mempelajari keberadaan Muhammadiyah di Wakatobi maka tidak luput dari semangat masyrakat pelayar mempelajari agama islam di kota-kota besar di nusantara seiring dengan itu dikampanyekannya Partai MASYUMI dalam rangka pemilihan umum tahun 1955 turut mempengaruhi perkembangan pemikiran keagamaan di kalangan pemuka masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh Muhammadiyah di Wakatobi sudah terasa sejak tahun 1950an. Dalam kurun waktu itu sempat terbentuk organisasi Muhammadiyah di Buton seperti Pemuda Muhammadiyah, Kokam dan Tapak Suci Muhammadiyah, namun akibat pergolakan politik antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1970 aktifitas Muhammadiyah di Buton mulai redup dan dilupakan masyarakat. Nanti pada peride muktamar Muhammadiyah tahun 1985 terbentuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Buton yang meliputi PCM Wolio, PCM Bungi dan PCM Betoambari. Walaupun kepulauan Wakatobi yang terdiri dari 4 kecamatan saat itu masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Buton tetapi pada saat itu belum juga terbentuk PCM di kecamatan-kecamatan di wilayah itu.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka kabupaten Buton mekar menjadi 6 daerah otonom yaitu Kabupaten Buton, Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah. Seiring dengan itu Muhammadiyah mengembangkan sayapnya mengikuti perkembangan wilayah pemerintahan.

Pada tahun 2010 terbentuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Wakatobi. Terbentuknya PDM Wakatobi didasari oleh adanya beberapa Amal Usaha milik Muhammadiyah yang ada di wilayah itu serta adanya kelompok-kelompok pengajian yang diselenggarakan oleh kader-kader Muhammadiyah Buton asal Wakatobi. Dengan demikian terbentuklah PDM Wakatobi yang terdiri dari 4 Pimpinan Cabang yaitu Cabang Wangi-Wangi Selatan, Cabang Wangi-Wangi Induk, Cabang Kaledupa dan Cabang Tomia.

Sejauh ini amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Wakatobi makin berkembang yang ditandai dengan berdirinya SMA Muhammadiyah 1 Wakatobi di Mola Wangi-Wangi Selatan, SMA Muhammadiyah 2 di Perkampungan Bajo Kaledupa, dan sementara dalam proses Pendirian Universitas Muhammadiyah Wakatobi dan SMP Muhammadiyah 1 di Tomia. Kelengkapan organisasi juga semakin baik yaitu majelis-majelis semakin berfungsi, organisasi otonom terbentuk seperti Aisiyah, Nasiyatul Aisiyah, IMM, IRM dan Pemuda Muhammadiyah.

IMG20160104082634

Detail Proses Berdirinya PDM Wakatobi

Pada bulan Juli 2010 mendapat telepon dari sahabat saya Ibu Surni, melalui telepon itu ibu Surni mengabarkan bahwa kelas jauh Universitas Muhammadiyah Buton di Wakatobi melaksanakan kegiatan kuliah umum dimana salah satu pembicara adalah Bupati Wakatobi, dalam pembicaraan itu salah satu yang disoroti oleh beliau adalah kenapa ada kulia jarak jauh Universitas Muhammadiyah Buton di Wakatobi sementara kepengurusan Muhammadiyah di Wakatobi belum ada lalu siapa yang akan bertanggung jawab bilamana ada masalah yang timbul akibat kegiatan itu sementara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton selama ini tidak memperhatikan adanya kegiatan Muhammadiyah di Wakatobi, sebaiknya Muhammadiyah membentuk PDM sendiri untuk mitra pemerintah dalam berbagai kegiatan da’wa, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Mencermati pembicaraan Bupati tersebut di atas, mendorong saya melihat kembali keberadaan Muhammadiyah di Wakatobi pada saat sebelum berpisah/mekar dari Kabupaten Buton, dan ternyata betul di Wakatobi belum ada Cabang Muhammadiyah, akan tetapi ada amal usaha yang diadakan pada masa kepengurusan Muhammadiyah Buton. Amal Usaha tersebut adalah TK Al-Hikmah Bustanul Athfal Muhammadiyah dan Madrasah Diniyah As Shobirin yang didirikan oleh Bapak Subair pada tahun 2000 bertempat di Kecamatan Tomia Timur, adanya kuliah jarak jauh Umuh Buton yang deselenggarakan oleh Ibu Surni di Kecamatan Wangi-wangi Selatatan dan kuliah jarak jauh Umuh Kendari yang diselenggarakan oleh Bapak La Tara Patra di kecamatan Wangi-wangi Induk. Adanya tiga kecamatan yang menyelenggarakan amal usaha Muhammadiyah maka memungkinkan untuk membentuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wakatobi.

Pembicaraan saya dengan Ibu Surni itu membuat saya berpikir untuk pindah ke Wakatobi. Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten memerlukan surat keterangan lolos butuh dari Bupati Wakatobi (kabupaten tujuan) dan surat keterangan pelepasan dari Walikota Baubau (kabupaten/Kota asal). Kedua surat keterangan itu dapat saya urus dengan baik, selanjutnya mengurus surat keterangan persetujuan pindah dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Proses perpindahan hanya makan waktu 2 bulan keluar surat persetujuan pindah Gubernur Sulawesi Tenggara dan resmilah saya menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi. Oleh Bupati Wakatobi, saya ditempatkan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Sosial, dan kemasyarakatan.

Diselah-selah kesibukan sebagai pemerintah saya menyisihkan sebagian waktu untuk memikirkan kegiatan Muhammadiyah. Langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan orang-orang yang mengurus amal usaha Muhammadiyah yang ada di Wakatobi dan mereka-mereka yang bisa diajak ber Muhammadiyah yaitu menemui Ibu Surni, La Tara Patra, La Ode Arwaha, Muhammad Dili dan Amin Irmawan. Dari perteman itu desepakati agar Ibu Surni mengundang teman-teman yang megenal Muhammadiyah untuk mengadakan rapat di rumahnya Bapak La Tara Patra. Maka pada tanggal 20 Agustus 2010 diadakan rapat pertama dalam rangka konsolidasi Muhammadiyah di Wakatobi, keputusan rapat hari itu antara lain 1) Memantapkan keberadaan Cabag-cabang Muhammadiyah yang ada. 2) Menetapkan panitia Musda Muhammadiyah Wakatobi. 3) Segera melaksanakan Musda Pertama. 4) Melaporkan Hasil Musda Ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara.

Dalam Musda Pertama itu ditetapkan program/kegiatan yang akan dilakukan antara lain bersilahturahim dengan Pimpinan Pemerintahan di Wakatobi, melakukan pengajian rutin, Mendirikan SMA Muhammadiyah di Wangi-wangi dan Kaledupa, mendirikan Universitas Muhammadiyah Wakatobi dan lain-lain. Musda tersebut melahirkan kepemimpinan Muhammadiyah di Wakatobi yang terdiri dari H. La Tara Patra, SE, M.Si sebagai ketua dan 13 orang lainnya sebagai anggota pimpinan serta menetapkan Ibu Surni, SE, M.Si untuk mengkosolidasikan pembentukan Aisiyah dan ortom-ortom Muhammadiyah lainnya.

Pada tanggal 12 Muharram 1432 H bertepatan dengan tanggal 18 Desember 2010 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wakatobi periode 2010 – 2015 dengan Surat Keputusan Nomor 26/Kep/II.0/D/2010 tanggal 12 Muharram 1432H/18 Desember 2010 M dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua/Anggota Pimpinan     : H. La Tara Patra, SE, M.Si

Anggota Pimpinan                 : Jumui, S.Pd, M.Pd

Anggota Pimpinan                 : H. Subair, S.IP, M,Si

Anggota Pimpinan                 : Muhim, S.PdI

Anggota Pimpinan                 : Chusairy, S.Ag

Anggota Pimpinan                 : La Ode Arwaha, SH, MH

Anggota Pimpinan                 : H.M. Saleh Djamaluddin, S.Pd, M.Pd

Anggota Pimpinan                 : Nurhasan La Ode Ahmad, S.Pd

Anggota Pimpinan                 : Drs. Masiudin

Anggota Pimpinan                 : Amin Irmawan, S.Si, M.Si

Anggota Pimpinan                 : H.Mustafa Rani, S.IP

Anggota Pimpinan                 : Ir. Budiono, SE, MM

Anggota Pimpinan                 : Muhammad Dili, S.Pd

Anggota Pimpinan                 : Arusani, SE, M.Si

Selanjutnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wakatobi menetetapkan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wakatobi dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

  1. Ketua : H. La Tara Patra, SE, M.Si
  2. Wakil Ketua : H. Subair, S.IP, M.Si
  3. Sekretaris : Amin Irmawan, S.Si, M.Si
  4. Bendahara : Muhammad Dili, S.Pd

Dilengkapi dengan Majelis-majelis, Badan dan Lembaga sesuai kebutuhan.

Dalam perjalanan kepemimpinan dan kepengurusan H. La Tara Patra, SE, M.Si tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sampai masa akhir jabatannya, karena harus pindah tempat tinggal ke Kota Kendari, maka atas persetujuan pimpinan beliau meletakan jabatan kepemimpinan dan kepengurusan dan diserahkan kepada H.Subair, S.IP, M.Si dengan Surat Pelimpahan Nomor 043/III.0/B/2014 tanggal 4 Sya’ban 1314H/3 Juni 2014 serta melakukan serah terima seluruh tugas dan fugnsi serta seluruh aset yang dimiliki PDM Wakatobi.

Pada periode kepemimpinan ini terwujud organisasi kepemimpinaan dan kepengurusan PDM yang lengkap, terbentuk kepemimpinan dan kepengurusan Aisiyah dan terbentuk ortom-ortom kepemudaan seperti IMM, IRM dan Pemuda Muhammadiyah. Dibidang pembangunan fisik berdiri gedung SMA Muhammadiyah 1 Wakatobi dan pengadaan tanah lokasi Kampus Universitas Muhammadiyah Wakatobi. Pada periode kepemimpinan ini selalu ikut serta dalam berbagai iven nasional yang diadakan oleh Muhammadiyah antara lain mengikuti milad Muhammadiyah di Jogyakarta, Rapat Kerja Nasional Majelis Dikti PP Muhammadiyah di Jokyakarta, Latihan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta di Bandung, ikut serta dalam Muktamar Muhammadiyah Tahun 2015 di Makassar dan lain-lain.

Menjelang akhir kepemimpinan, terbentuk panitia Musyawara Daerah dalam rangka mempersiapkan pergantian kepemimpinan untuk perode berikutnya. Maka pada tanggal 30 Agustus 2016 dilaksanakan Musyawah Daerah (Musda) II Muhammadiyah Kabupaten Wakatobi bertempat di Aula Taman Budaya Wakatobi yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara Bapak H. Ahmad Al Jufri dan Dr. Alifuddin, M.Ag. Dalan Musda itu di sampaikan pertanggung jawab Pimpinan / Pengurus lama dan Progres untuk dilaksanakan oleh pengurus baru. Musda menelorkan 9 orang pemimpin dengan ketuanya Zakariyah, SH, MH.

IMG20160828144457

Hasil Musda II Muhammadiyah Wakatobi ditetapkan oleh pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua/Anggota Pimpinan      : Zakariah, SH, MH

Anggota Pimpinan                 : Jumui, S.Pd, M.Pd

Anggota Pimpinan                 : Arusani, SE, M.Si

Anggota Pimpinan                 : Amin Irmawan, S.Si, M.Si

Anggota Pimpinan                 : Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

Anggota Pimpinan                 : Nurhasan La Ode Ahmad, S.Pd

Anggota Pimpinan                 : La Juma La Daima, S.Pd

Anggota Pimpinan                 : Drs. H. La Ode Hajifu

Anggota Pimpinan                 : Muh. Zulyakin, S.Pd

Anggota Pimpinan                 : Ali Hasan, S.Pd, M.Si

Anggota Pimpinan                 : Usman, S.Pd, M.Si

Anggota Pimpinan                 : Drs. La Arta, M.Si

Anggota Pimpinan                 : Surni, SE, M.Si

Pelantikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wakatobi periode 2016 / 2020 dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung kampus utama Universitas Muhammadiyah Wakatobi dilaksanakan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Sulawesi Tengara di Aula Taman Budaya Wakatobi pada tanggal 2 April 2017 dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Prof Dr. H. Haedar Nashir, Bapak Prof. Dr. Muhajir Efendi (Mendikbud), Bupati Wakatobi Bapak H. Arhawi Ruda, SE, Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari dan beberapa pejabat teras dilingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan di lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

IMG20170402153441

Demikian riwayat singkat keberadaan Muhammadiyah di Wakatobi yang saya ketahui. Harap bila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam riwayat ini agar dilengkapi atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

H. Subair, S.IP, M.Si

Iklan

Sukses Berjamaah

28 Maret 2017

Mari bergabung di http://www.leadersuksespaytren.com/vp51744 Temukan uang sebanyak banyaknya. Ada kesulitan? Hubungi kami di WA/SMS 082291805064. Selamat bekerja.

Proses Berdirinya Universitas Muhammadiyah Buton

8 April 2015

Pesan sang dosen untuk mendirikan sekolah muhammadiyah seolah terlupakan ditelan kesibukan mengajar sebagai guru matematika di SMP, ketika itu guru matematika di Bau-Bau masih langka maklum bidang studi itu baru pertamakali diterapkan sebelumnya masih menggunakan istilah Aljabar dan ilmu ukur yang dipelajari di SMP. Sejak tahun 1977 saya mengajar pagi dan sore di SMP Negeri 1 Bau-Bau kemudian dipindahkan ke SMP Negeri 2 Bau-Bau dengan volume mengajar rata-rata 70 jam pelajaran perminggu, sampai suatu ketika saya mendapatkan tawaran untuk dipidahtugaskan ke Kantor departemen pendidikan dan Kbudayaan Kabupaten Buton sebagai kepala urusan pengumpulan data. Tawaran itu saya terima dengan alasan bahwa untuk mengajar sebagai guru tetap terbuka kesempatan akan tetapi sebagai pejabat kepala urusan data sangat jarang. Pada bulan September 1984 resmi dipindah tugaskan ke kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton. Disana saya mengetahui bahwa ternyata di Kabupaten Buton mengalami kekurangan guru. Dari hasil analisis data yang dilakukan ternyata SD/MI masih membutuhkan guru sebanyak 1.350 orang, pada SMP dan Sekolah menengah atas juga masih membutuhkan guru dalam jumlah yang banyak, seiring dengan itu lembaga pendidikan juga masih terbatas sehingga banyak anak-anak yang tidak sempat bersekolah di SD/MI, juga yang tamat SD/MI tidak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya karena lembaga pendidikan yang terbatas. Setiap penerimaan siswa baru kita melihat kenyataan bahwa rata-rata 20 samapai 30 persen tamatan SD/MI tidak tertampung di SMP/MTs yang ada, mereka kembali menjadi buruh tani dan nelayan di kampunnya.

Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa khusus untuk anak-anak Buton seakan jauh dari kenyataan. Pemerintah Daerah dan aparat pendidikan yang ada di Buton seolah pasrah dengan kenyataan ini. Maklum pada waktu itu segala sesuatu harus menunggu kebijakan dari Pusat. Jatah pegadaan guru dan pembangunan unit sekolah baru dari pusat setiap tahun sangat terbatas kalau tidak dapat dikatakan hampir tidak ada.

Kenyataan ini mengingatkan kembali pesan sang dosen bahwa setelah kembali ke daerah tidak hanya mengajar sebagai guru tetapi juga mendirikan sekolah Muhammadiyah. Diselah-selah kesibukan saya sebagai Kepala Urusan Pengumpulan Data di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton berupaya untuk dapat mendirikan SMP Muhammadiyah, akan tetapi pada waktu itu belum ada organisasi Muhammadiyah di Buton untuk diajak bekerjasama. Sampai pada suatu ketika pada tahun 1986 ada gagasan Bapak Abdul Muis, B.A dan Abdul Gani Ali untuk mendrikan Orgnisasi Muhammadiyah Buton dan saya turut bergabung mendorong berdirinya oraganisasi itu. Pada tahun 1987 keluar Surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton yang ditanda tangani oleh K.H. A.R. Fahruddin dan Rosad Sholeh masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Langka awal kegiatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton adalah konsolidasi organisasi, mengumpul kembali asset yang pernah dimiliki Muhammadiyah di Buton dan mendirikan SMP Mughammadiyah Bau-Bau. Melalui negosiasi yang cukup alot dengan berbagai instansi terkait utamanya pemerintah daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama Kabupaten Buton akhirnya pada tahun 1988 SMP Muhammadiyah Bau-Bau resmi berdiri dengan Kepala Sekolah Pertama dijabat oleh Drs. Tomo P. setahun kemudian Drs. Tomo P. mengundurkan diri dan jabatan kepala SMP Muhammadiyah Bau-Bau dilanjutkan oleh Subair. Adanya SMP Muhammadiyah Bau-Bau sedikitnya telah mengatasi permasalahan daya tampung tamatan SD/MI masuk SMP di Kota Bau-Bau pada saat itu.

Sementara untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru pada saat itu ada Fakultas Tarbiyah IAIN Alaudin Ujung Pandang Cabang Bau-Bau yang sedang mempersiapkan pengadaan guru umum. Disamping itu pula berdiri Universitas Dayanu Ikhsanuddin yang mempersiapkan beberapa jurusan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan. Dengan adanya dua Perguruan Tinggi ini ada harapan bagi anak daerah untuk melanjutkan pendidikan yang kelak dikemudian hari tamatannya akan mengabdi sebagai guru di sekolah-sekolah yang kekurangan guru di Buton, namun keberadaan kedua perguruan Tinggi ini belum dapat mengatasi kekurangan guru SD/MI yang demikian besar karena belum membuka program studi pengadaan guru SD/MI.

Suatu ketika ada berita mengejutkan bahwa Fakultas Tarbiyah IAIN Alaudin Ujung Pandang Cabang Bau-Bau akan bubar dan berubah status menjadi STAIN Kendari, konsekwensi semua dosen dan asetnya akan turut pindah ke Kendari. Harapan untuk memenuhi kebutuhan guru untuk sekolah-sekolah di Buton semakin tipis. Dulu Universitas Sulawesi Tenggara yang ada di Bau-Bau bubar dan berubah status menjadi Unhol Kendari, kemudian IKIP Ujung Pandang di Bau-Bau juga bubar tanpa diketahui apa sebabnya, kini gilirannya IAIN, kenapa harus bubar atau dipindahkan bukankah Buton sangat membutuhkan perguruan tinggi itu? Samapi saat ini saya belum temukan jawabannya. Dalam pada itu saya terkenang kembali dengan pesan Dr. Yahya muhaimin bahwa “Kalau mau mearamaikan daerahmu bukan dengan cara memimta da’i untuk di kirim ke Buton, tetapi berbuatlah sesuatu agar da’i datang ke Buton” pesan itu disampaikan pada saat Sidang Komisi Pendidikan Muktamar Muhammadiyah 43 di Banda Aceh bulan Juli 1995 beliau pada saat itu selaku pimpinan sidang menjawab permintaan saya bahwa untuk meramaikan muhammadiyah di Buton agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah membantu mengirimkan da’i muhammadiyah ke Buton. Diilhami pesan itu saya selaku Kepala SMP Muhammdiyah Bau-Bau menulis surat yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Ujung Pandang cabang Bau-Bau yang menyatakan bahwa bila IAIN Ujung Pandang Cabang Bau-Bau bubar maka mohon asset yang tidak terpakai lagi dihibahkan ke SMP Muhammadiyah Bau-Bau dan ternyata kemudian Surat Permohonan itu dikabulkan.

Pada suatu sore di Mesjid Raya Bau-Bau Drs. Abdul Muis memberitahukan saya bahwa hasil rapat pimpinan dan senat Fakultas Tarbiyah IAIN Alaudin Ujung Pandang Bau-Bau memutuskan bahwa asset IAIN yang tidak terpakai lagi akan diserahkan ke SMP Muhammadiyah Bau-Bau. Abdul Muis menambahkan bahwa saya harus segera menghubungi pihak STAIN Kendari sebagai perwakilah IAIN Ujung Pandang yang kebetulan Ketuanya masih berada di Bau-Bau. untuk membicarakan perihal penyerahan asset itu. Serah-terima dilaksanakan di rumahnya Drs. Arsyad H. Anwar pada suatu rapat yang dihadiri oleh pihak STAIN Kendari dan Pihak SMP Muhammadiyah di hadiri oleh Subair dan Mahmud Bunarfa. Aset IAIN Alauddin Ujung Pandang Bau-Bau yang tidak terpakai lagi diserahkan oleh Drs. Arsyad H. Anwar selaku Ketua STAIN Kendari kepada saya selaku Kepala SMP Muhammadiyah Bau-Bau. Aset yang diserah-terimakan cukup banyak, menurut Arsyad semua kursi kuliah, lemari, buku-buku perpustakaan dan barang-barang lain kecuali tanah dan gedung diserahkan. Lalu bagaimana penggunaannya oleh SMP Muhammadiyah Bau-Bau. Dalam hal ini saya menanggapi bahwa untuk SMP Muhammadiyah sementara sudah akan tercukupi dan sisanya di rencanakan umtuk mendirikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Walaupun asset yang diterima belum dicek keberadaanya tapi semangat untuk mendirikan perguruan tinggi muhammadiyah bertambah kuat maka pada hari itu juga saya dan Mahmud Bunarfa berupaya mencari teman untuk mendiskusikan gagasan itu. Dalam perjalanan pulang dari rumahnya Drs. Arsyad H. Anwar kami melewati jalan Patimura disana saya melihat Drs. Abdul Rifai, MBA beliau adalah orang yang pernah saya ketemu di sekretariat PAN Bau-Bau, pada waktu itu beliau memperkenalkan diri sebagai orang Muhammadiyah dari Jokyakarta bersaudara dengan Prof. Dr. Nung Muhajir Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Di Universitas itu Rifai menjabat sebagai Pembantu Rektor Khusus, jabatan itu terpaksa ditinggalkan karena harus mengikuti istrinya pindah ke Baubau, istrinya telah mengikutinya tinggal di Jokyakarta selama 20 tahun kini gilirannya untuk mengikuti istrinya tinggal di Buton. Istri Rifai adalah Dra. Zaliha La Sope kelahiran Batu Atas kebetulan sekampung dengan Mahmud Bunarfa. Pada pertemuan singkat itu Rifai berharap agar saya dapat mencarikan pekerjaan minimal mengajar di SMP Muhammadiyah Bau-Bau. Melihat Rifai berada di pintu keluar rumahnya saya mengajak Mahmud Bunarfa untuk sengga sebentar berbincang-bincang dengan Rifai tentang rencana mendirikan perguruan tinggi muhammadiyah. Pucuk dicinta ulam tiba rencana mendirikan perguruan tinggi muhammadiyah disambut antusias oleh Rifai maka bincang-bincang berubah menjadi diskusi dan rapat pertama mendirikan sebuah universitas Muhammadiyah. Dalam rapat itu saya bertindak selaku wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton sekaligus kepala SMP Muhammadiyah Bau-Bau dan Mahmud Bunarfa selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton. Keputusan rapat sebagai berikut :

1. Sehubungan perguruan tinggi muhammadiyah hanya bisa berdiri atas prakarsa pimpinan wilayah maka untuk sementara perguruan tinggi yang akan didirikan di Buton berbentuk Yayasan milik Muhammadiyah dengan nama Yayasan Universitas Islam Buton (UNISBU).
2. Abdul Rifai mempersiapkan Draf Akte Notaris yayasan Universitas Islam Buton (UNISBU) dan pedoman pendirian Universitas di lingkungan Muhammadiyah.
3. Subair dan Mahmud Bunarfa mempersiapkan segala asset milik Muhammadiyah Buton dan dana yang diperlukan untuk menunjang berdirinya Universitas Islam Buton (UNISBU).

Dengan adanya rapat itu rencana untuk bertemu ketua Yayasan Bataraguru L.A. Asis Hasyim, S.Pd tidak jadi dilaksanakan dan akhinya rapat selesai dan kami kembali kerumah masing-masing dengan harapan akan ada pertemuan lanjutan dalam waktu yang tidak lama.

Dua pekan kemudian ada undangan rapat dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton (Drs. H. Syarifuddin Bone, S.H.). Rapat dilaksanakan di rumahnya dihadiri oleh sebagian besar anggota pimpinan daerah dan beberapa orang yang bukan anggota pimpinan daerah antara lain Drs. Abdul Rifai, MBA dan Drs. Syahir Baso, S.H.

Rapat dipimpin oleh Syarifuddin Bone dan ternyata materi rapat adalah Berdrinya Yayasan Universitas Islam Buton (UNISBU). Masya Allah darimana Ketua PDM Syarifuddin Bone mengetahui adanya UNISBU, keputusan rapat pertama di rumahnya Rifai saya belum laporkan ke Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton, juga saat pimpinan rapat menjelaskan bahwa akte pendirian sudah ditandatangani di hadapan notaries Hamid Priyogi, S.H. dengan susunan pengurus yayasan Syahir Baso (Ketua), Syarifuddin Bone (Wakil Ketua), Abdul Rifai (Sekretaris), Mahmud Bunarfa (Wakil Sekretaris), Subair (Komisaris) dan sejumlah nama lain yang sebagian besar saya belum ketahui. Melihat hal itu sesungguhnya hati kecilku berontak bertanya kenapa bisa terjadi tidak saling mengharagai seperti ini, namu saya lebih baik memilih diam, ada sedikit kebanggaan karena mereka menyambut baik gagasan saya mendirikan perguruan tinggi. Selanjutnya saya menelaah isi akte notaris, apakah ada relevansinya dengan Visi yang saya kehendaki sebagaimana amanah muktamar Muhammadiyah 43 di Banda Aceh, pesan Dr. Yahya Muhaimin, Cita-cita dan tujuan hidup Muhammadiyah, serta relevankah dengan kondisi rill Buton yang sangat membutuhkan guru sebagai ujung tombak pencerahan dan pencerdasan akhlaq anak bangsa yang tinggal di Buton? Hasil telaah menunjukkan bahwa akte notaris disusun dengan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah dalam hal ini saya setuju tapi kita berbeda dalam misi untuk mencapai visi itu. Dalam Akte Notaris Pendirian UNISBU tidak sedikitpun mengisyaratkan bhawa UNISBU adalah milik Muhammadiyah, hanya pada bab Pembubaran Yayasan ada klausul yang mengatakan bahwa bila sewaktu-waktu UNISBU bubar asset yang tersisa di serahkan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kita sependapat dalam harapan dan tujuan tapi kita berbeda dalam cara untuk mencapainya, akhirnya saya sampaikan kepada Ketua PDM Buton (Syarifuddin Bone) dan Rifai untuk tidak ikut di Yayasan UNISBU, akte pendirian tidak sejalan dengan hasil kesepakatan pada rapat pertama di rumahnya Rifai.

Beberapa hari kemudian ketua PDM Buton (Syarifuddin Bone) menunjukkan kepada saya akte pendirian UNISBU yang merupakan perubahan dari akte notaries sebelumnya, didalam akte itu jelas tercantum bahwa Universitas Islam Buton (UNISBU) adalah milik Muhammadiyah, akte itu syah ditandatangani oleh notaries Hamid Prayogi, S.H. Berdasarkan itulah UNISBU berjalan seadanya dan bekembang menjadi Universitas Muhammadiyah Buton seperti apa yang kita lihat sekarang ini.

Demikian kesaksian yang dapat saya berikan dalam proses awal gagasan mendirikan Universitas Muhammadiyah Buton, semoga ada manfaatnya dan mohon koreksi untuk perbaikan, kalau ada yang kurang berkenan.

Oleh : Subair

Foto Pendiri Unmuh Buton

Dalam suatu diskusi dengan Rektor (Drs. H.Syarifuddin Bone, M.Si.

Dalam suatu diskusi dengan Rektor (Drs. H.Syarifuddin Bone, SH, M.Si)

Dalam suatu rapat menyikapi tuntutan Mahasiswa terkait izin operasi Unmuh Buton

Dalam suatu rapat menyikapi tuntutan Mahasiswa terkait izin operasi Unmuh Buton

Proses perubahan dari UNISBU menjadi Unmuh Buton

8 April 2015

Pada tanggal 10 November 1999 Bada Pendiri Yayasan menggelar Rapat untuk mendengarkan Lapora Pengurus Yayasan dan Laporan Pimpinan Universitas. Rapat ini dihadiri oleh (1) Subair (Sekretaris Badan Pendiri), Abdul Rifai (Wakil Rektor), Nuki Basir L. (Badan Pendiri), Sabaruddin (Badan Pendiri), A.M. Syahir Baso (Ketua Badan Pendiri), Kamaruddin (Badan Pendiri), Syarifuddin Bone (Pengurus Yayasan), Muchlis (Badan Pendiri) dan Mahmud Bunarfa (Badan Pendiri).

1. Laporan Pengurus Yayasan ( Drs. H. Syarifuddin Bone, S.H. )
a. Rapat dilingkungan pengurus Yayasan belum dilaksanakan.
b. Melaporkan langka-langka yang telah dilakukan pengurus :
– Mengurus Pembangunan Kampus.
– Membuka Rekening di Bank Danamon
– Meminta Penjelasan keuangan dari Rektorat.
– Rencana pengadaan tanah untuk kampus.
c. Yayasan segera meminta buku Bank Danamon untuk mengklarifikasi jumlah dana pembamgunan.
d. Mengenai tanah dari Pemeritah Daerah belum ada kepastian.

2. Laporan Wakil Rektor ( Drs. Abdul Rifai, MBA )
a. Mengajukan saran kepada pengurus yayasan untuk segera mengadakan tanah untuk persiapan kampus.
b. Meminta referensi Bank untuk kelengkapan usulan
c. Rencana Pembukaan PGSD pada FKIP
d. Dosen S2 untuk program studi yang ada ssudah disiapkan
e. Program Studi PGSD di FKIP tidak memerlukan Dosen S2.
f. Gaji Dosen dan Karyawan disetujui oleh Yayasan
g. Penerimaan Dosen tetap dibuka asalkan tidak menuntut gaji.
h. Penerimaan karyawan tahun ini tidak ada lagi.
i. Penerimaan dosen dan karyawan dilakukan sesuai mekanisme untuk menghidari hubungan keluarga agar tidak terjadi kolusi dan fitnah.
j. Laporan harus terkirim bulan desember 1999.
k.Gaji dan Tunjangan jabatan ditetapkan dengan memperhatikan asas-asas kelayakan tetapi bila yayasan mempertimbangkan lain maka ditunda dulu.
l. Peminjaman gedung/tanah dibatasi 20 tahun sudah menjadi pemilik tanah.
m. Agar Yayasan segera menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Rektor, Pembantu Rektor, Dosen Tetap dan Karyawan.
n. Yang berqangkat ke Ujung Pandang (Kopertis Wilayah IX) adalah Ketua Yayasan dan Rektor.
o. Yang berangkat ke Jakarta akan ditentukan kemudian.

Dari Laporan Pengurus Yayasan dan Rektorat tersebut di atas diketahui bahwa masih banyak kekurangan yang perlu dilengkapi segera. Untuk itu Dewan Pendiri mengaharpakan agar Yayasan dan Rektorat melakukan Pertemuan-pertemuan di lingkungannya masing-masing untuk mengambil prakarsa sesuai kewenangannya untuk kesempurnaan Universitas sebagaimana layaknya sebuah Perguruan Tinggi di lingkungan Muhammadiyah.

Tindak lanjut dari rapat ini adalah :
1. Rektorat mengadakan Rapat Senat pada hari Selasa 16 November 1999 bertempat di Kampus UNISBU Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Bau-Bau dengan agenda Rapat sebagai berikut :
a. Pembukaan
b. Pengesahan Anggota Senat
c. Pemilihan Sekretaris Senat UNISBU
d. Pembetukan Komisi-Komisi sesuai dengan Tugas Pokok Senat Universitas.
e. Lain-lain
f. Penutup

2. Pengurus Yayasan mengadakan Rapat Pengurus pada hari Sabtu 27 November 1999 bertempat di SMP Muhammadiyah Bau-Bau Jalan Jenderal Sudirman Bau-Bau dengan agenda Rapat sebagai berikut :
a. Pembukaan
b. Prakata Ketua Yayasan UNISBU
c. Laporan Pihak Rektorat/Wakil Rektor
d. Sumbang saran
e. Lain-lain
f. Penutup.

Pada tanggal 3 Desember 1999 Badan Pendiri UNISBU kembali melaksanakan rapat koordinasi untuk mendengarkan Laporan Pengurus Yayasan dan Rektor UNISBU. Rapat ini dihadiri oleh seluruh Anggota Badan Pendiri antara lain yang bertanda tangan di daftar hadir adalah (1) Nuki Basir L., (2) Basuki, (3) Agus Suherman, (4) Mahmud Bunarfa, (5) Kamaruddin, (6) Muis Sat Iman, (7) Syarifuddin Bone, (8) Subair, dan (9) A.M. Syahir Baso.
Pada rapat ini diputuskan kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. Universitas Islam Buton berubah nama menjadi Universitas Muhammadiyah Buton (UNISBU berubah menjadi UMB).
2. Seluruh asset Yayasan akan diserahkan kepada BPH setelah BPH terbentuk.
3. Segala hak, kewajiban, dan tanggung jawab Yayasan akan diserahkan kepada BPH dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah BPH terbentuk.
4. Ditugaskan kepada Dewan Pengurus Yayasan UNISBU untuk mengurus asset-aset Yayasan dan melaporkan kepada Badan Pendiri untuk selanjutnya diserahkan ke BPH Universitas Muhammadiyah Buton.
Hasil kesepakatan ini ditanda tangani oleh A.M. Syahir Baso dan Subair, S.IP masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Badan Pendiri UNISBU.

Niat mendirikan perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah Buton yang diwujudkan pada rapat pertama antara Subair, S.IP dan Drs. Mahmud Bunarfa (masing-masing selaku Wakil Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton) dengan Drs. Abdul Rifai, MBA (selaku pakar pendidikan di lingkungan Muhammadiyah) dengan perjanjian yang disepakati pada waktu itu bahwa Subair dan Mahmud Bunarfa (pihak PDM Buton) mempersiapkan asset dan biaya, Abdul Rifai mempersiapkan skill.

Pada rapat itu Abdul Rifai menjelaskan bahwa sesungguhnya prakarsa mendirikan perguruan tinggi dilingkungan Muhammadiyah harus dilakukan oleh Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan tetapi Pimpinan Daerah dapat saja mendirikan Perguruan Tinggi Milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton dengan terlebih dahulu mendirikan Yayasan sebagai wadah kegiatan sambil menunggu dibolehkannya PDM mendirikan Perguruan Tinggi kemudian Yayasan dibubarkan dan Perguruan tinnggi yang berdiri diserahkan ke Muhammadiyah.

Sayangnya … kesepakatan itu ditindak lanjuti secara sepihak oleh Abdul Rifai dengan membawa gagasan itu ke A.M.Syahir Baso dan membuat Akte Notaris atas nama mereka dengan visi yang bertentangan dengan semangat pada rapat pertama yang bermaksud mendirikan Perguruan Tinggi milik Muhammadiyah.

Walaupun hasil pekerjaan Abudul Rifai dan A.M. Syahir Baso itu distujui oleh Drs. H. Syarifudinn Bone, S.H. (Ketua PDM Buton), tetapi tetap ditentang oleh Anggota PDM lain samapi betul-betul Akte Notaris itu diganti/diadakan perubahan yang menunjukkan bahwa UNISBU adalah milik Muhammadiyah, baru kemudian anggota PDM lainnya melibatkan diri dalam kegiatan mendirikan UNISBU. Dan atas dasar perubahan itulah kami semua bersama-sama melaksanakan kerja-kerja dengan ikhlas hingga sekarang ini.

Berdasrkan hasil kesepakatan pada rapat tanggal 3 Desember 1999 tersebut di atas tidak serta-merta legalitas Universitas sebagai milik Muhammadiyah selesai. Muhammadiyah sesungguhnya adalah sebuah Yayasan besar milik umat. Dibawah naungannya berdiri ribuan amal-usaha yang bertebaran mulai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, semuanya bediri atas prakarsa anggota seperti halnya UNISBU yang pendiriannya diprakarsai oleh anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton. Tidak ada yayasan di dalam yayasan maka Yayasan Unisbu harus dibubarkan dan Universitas Muhammadiyah Buton kembali bernaung dibawah Yayasan Muhammadiyah.

Bedirinya amal usaha di lingkungan Muhammadiyah tidak mengenal Badan Pendiri yang ada adalah Badan Pemerakarsa, dengan demikian maka semua anggota yang terlibat dalam pendirian UNISBU yang kemudian telah berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) adalah pemerakarsa pendirian amal usaha itu.

Berdasarkan pemikiran itu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton mengadakan Rapat pada tanggal 16 Pebruari 2000, mengambil jalan terbaik, mengiventarisir anggota PDM yang terlibat aktif pada proses-proses sejak berdirinya UNISBU sampai terakhir berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) untuk ditetapkan sebagai pemerakarsa berdirinya universitas itu. Maka keluarlah Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton Nomor 003/SK-PDM/III.B/1.a/2000 tanggal 17 Pebruari 2000 M / 12 Dzulqa’dah 1421 M Tentang Penetapan dan Pengangkatan Badan Pemerakarsa Pendirian Universitas Muhammadiyah Buton dengan komposisi personalia sebagai berikut :

Ketua : Drs. Andi Muhammad Syahir Baso, S.H.
Wakil Ketua I : Drs. H. Syarifuddin Bone, S.H.
Wakil Ketua II : Subair, S.IP
Sekretaris : Drs. R. Abdul Rifai, Bc.HK, MBA.
Wakil Sekretaris I : Drs. Mahmud Bunarfa.
Wakil Sekretaris II : Ir. Agus Suherman.
Bendahara I : H. Edy Agusalim
Bendahara II : Nuki Basir La Ewu, BA.
Anggota : 1. Kamaruddin, S.H.
2. Drs. Muchlis.
3. Drs. Sabaruddin.
4. Drs. Basuki
5. Drs. Muis Sad Iman, M.Ag.

Dalam Keputusan itu dinyatakan bahwa Bada ini bertugas untuk merencanakan, merumuskan Statuta dan Rencana Induk Pengembangan serta membuat kelengkapan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan pendirian Universitas Muhammadiyah Buton. Dalam Keputusan itu juga dinyatakan bahwa Biaya akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Keuangan Yayasan Universitas Islam Buton.

Surat Keputusan Penetapan dan Pengangkatan Badan Pemerakarsa Pendirian Universitas Muhammadiyah Buton ditanda tangani oleh Drs. H. Syarifuddin Bone, S.H. dan Drs. Basuki masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton Periode 1995 / 2000.


%d blogger menyukai ini: